Absurditas Koalisi PDIP-PKS

Syaefudin Simon
# Mahasiswa Program Magister Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta

Jika Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkoalisi, akankah negeri ini makin baik? Pertanyaan itulah yang tersembul dalam pikiran banyak orang. Partai Golkar punya sejarah kelam: lebih dari seperempat abad memerintah Indonesia dengan hasil negara terlilit utang ratusan triliun rupiah. Bangunan ekonomi buatan Partai Golkar yang wah ternyata berfondasi pasir. Begitu terguncang krisis, semuanya ambruk. Sampai saat ini ekonomi Indonesia yang ambruk itu belum pulih.

Tapi, di antara setumpuk masalah, yang paling sulit untuk mengatasi masalah pembangunan Indonesia adalah memperbaiki kehancuran mental dan jatuhnya kredibilitas pemerintah di mata rakyat akibat sistem pemerintahan yang berbasis korupsi-kolusi-nepotisme (KKN). Dampaknya, rakyat tidak percaya pada hukum dan keadilan. Tak ada kehancuran paling parah dari sebuah bangsa dan negara, kata Aristoteles, selain hancurnya hukum dan keadilan. Dan itulah yang terjadi di Indonesia ketika Partai Golkar memerintah.

Lantas, bagaimana dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)? Partai ini pada awalnya menjadi harapan rakyat. Pilihan menjadi oposisi yang menantang rezim Orde Baru menjadikan partai ini sebuah tumpuan: memperbaiki kerusakan negara akibat KKN kronis. Hasilnya? Selama memerintah, sekitar dua tahun, tak ada gebrakan apa pun di era PDIP tersebut. Alih-alih mau memberantas korupsi, yang terjadi malah ikut-ikutan korupsi. Pengakuan Agus Condro Prayitno, anggota DPR dari Fraksi PDIP, bahwa dia dan teman-temannya sefraksi di Komisi IX menerima angpau Rp 500 juta--berupa 10 lembar cek pelawat masing-masing Rp 50 juta--dari Miranda Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004, menguak kebobrokan PDIP di Senayan. Pengakuan Agus itu ternyata direspons PDIP dengan sangat aneh. Agus dipecat karena dituduh mencemarkan nama baik partai. Tapi sayang, tindakan pimpinan PDIP itu jadi bumerang. Soalnya, apa yang dilaporkan Agus ke KPK ternyata benar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menemukan lebih dari 400 lembar cek pelawat senilai masing-masing Rp 50 juta yang telah dicairkan anggota DPR beberapa hari setelah Miranda terpilih sebagai Deputi Gubernur BI.

Pengakuan Agus hanyalah puncak gunung es dari megakorupsi yang telah dilakukan kader-kader PDIP di Senayan. Ini belum termasuk sejumlah deal korup lain yang muncul di rezim Megawati. Kontrak penjualan gas dari Lapangan Tangguh, Papua, kepada Cina (dengan harga US$ 2,4 per mmBtu selama 25 tahun), yang amat merugikan pemerintah Indonesia, terjadi di zaman Megawati. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kontrak penjualan gas Tangguh ke Cina merupakan kontrak terburuk dalam sejarah dan Indonesia berpotensi dirugikan Rp 750 triliun jika kontrak itu tidak diubah.

Pengamat migas Dr Kurtubi menduga dalam perjanjian kontrak itu ada kolusi yang berbuntut korupsi. Sejak awal, kontrak gas Lapangan Tangguh itu mencurigakan, kata Kwik Kian Gie, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Perekonomian. Kwik mengaku tak tahu-menahu perihal kontrak gas Tangguh. Padahal seharusnya Menko Perekonomian terlibat di dalamnya, karena hal itu bagian dari tugasnya. Perlu diingat pula berbagai kasus antinasional yang marak di zaman PDIP memerintah, seperti penjualan Indosat ke Singtel Singapura dan penjualan sejumlah perbankan nasional ke pihak asing. Dua komponen ekonomi negeri yang sangat strategis untuk kepentingan nasional--telekomunikasi dan perbankan--ironisnya justru dijual oleh rezim PDIP ke perusahaan asing. Padahal PDIP mengklaim dirinya sebagai partainya wong cilik yang berideologi nasionalis.

Perlu dicatat pula: pembubaran Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) juga terjadi di zaman Megawati. Padahal saat itu komisi tersebut sudah mulai menunjukkan taringnya. Rezim Megawati tampaknya takut KPKPN akan mengaduk-aduk pula korupsi yang dilakukan kader-kadernya. Hasilnya, seperti kita ketahui, komisi yang diketahui Yusuf Syakir itu akhirnya dibubarkan. Gantinya, KPK. Tapi harap ingat: KPK di era Megawati praktis lumpuh. Bandingkan dengan KPK di zaman SBY, yang berani mengaduk-aduk bupati, gubernur, dan DPR. KPK di zaman Mega nyaris tak pernah berbuat apa-apa. Alasan yang pantas untuk menjawab mengapa kondisi KPK di zaman Mega lumpuh adalah, rezim PDIP itu sendiri bersahabat dengan korupsi.

Dengan melihat gambaran itu, apa yang akan terjadi jika kedua partai itu bergabung? Logikanya, korupsi makin besar! Taufiq Kiemas, sesepuh PDIP, menyatakan koalisi Golkar dan PDIP akan membuat pemerintah stabil. Stabil mendiamkan korupsi dengan memecat kader yang berjasa menguak korupsi seperti Agus?

Itulah sisi buram koalisi Partai Golkar-PDIP. Dua partai ini sebetulnya punya massa yang besar. Partai Golkar, misalnya, punya massa besar peninggalan rezim Orde Baru yang diuntungkan korupsi itu. PDIP pun punya massa besar karena berhasil menggandeng rakyat yang benci terhadap korupsi rezim Orde Baru. Namun, ketika memegang kekuasaan, kelakuan PDIP nyaris sama dengan Partai Golkar: korup. Dalam kasus Miranda S. Goeltom di atas, misalnya, menurut berita valid yang beredar di Senayan, ternyata yang menerima suap dari Miranda adalah anggota-anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PDIP dan Partai Golkar. Anggota Komisi IX dari fraksi lain, seperti Fraksi Reformasi, ternyata tak mau menerimanya. Tak salah kiranya jika ada orang menuduh fraksi besar PDIP dan Partai Golkar di Senayan adalah tempat bersemayam sebagian koruptor.

Nah, sekarang wacana apa yang muncul di benak rakyat jika dua partai ini bergabung? Kita, rakyat awam, berharap dua partai besar ini tidak berkoalisi. Sejarah telah mencatat kiprah dua partai besar ini ketika memegang kekuasaan. Bisa kita bayangkan jika keduanya berkoalisi dan memerintah.

Melihat gelagat akan gagalnya koalisi Partai Golkar-PDIP itu--karena perseteruan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Megawati dalam soal kontrak harga gas Tangguh--kini PDIP mendekat ke PKS. Sementara dulu Taufiq Kiemas berwacana bahwa koalisi partai nasionalis besar (Partai Golkar-PDIP) akan menstabilkan negara, kini orang yang sama bilang koalisi nasionalis-Islam (PDIP-PKS) akan lebih baik bagi kelanjutan bangsa. Taufiq rupanya menihilkan wacana dari kader-kader PKS yang bersih: jika nila setitik merusak susu sebelanga, bagaimana jika nilanya lebih banyak daripada susu? *